Berbagi di Laut, Ditpolairud Polda Sulut Hadir untuk Nelayan di Selat Lembeh
Semangat berbagi di bulan Ramadan tidak hanya terasa di daratan, tetapi juga menjangkau wilayah perairan. Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada para nelayan yang sedang melaut di sekitar Selat Lembeh.
Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat pesisir yang tetap beraktivitas mencari nafkah di tengah menjalankan ibadah puasa.
Dengan mendatangi langsung para nelayan di perairan, personel Ditpolairud menunjukkan bahwa kehadiran Polri bukan hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga dalam membangun kedekatan dan kebersamaan.
Aksi sederhana ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat nelayan, sekaligus menghadirkan suasana Ramadan yang penuh kebersamaan dan kepedulian. Melalui langkah-langkah humanis seperti ini, nilai solidaritas dan empati terus ditumbuhkan demi terciptanya lingkungan yang harmonis.
Berbagi di Laut, Ditpolairud Polda Sulut Hadir untuk Nelayan di Selat Lembeh
Semangat berbagi di bulan Ramadan tidak hanya terasa di daratan, tetapi juga menjangkau wilayah perairan. Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada para nelayan yang sedang melaut di sekitar Selat Lembeh.
Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat pesisir yang tetap beraktivitas mencari nafkah di tengah menjalankan ibadah puasa.
Dengan mendatangi langsung para nelayan di perairan, personel Ditpolairud menunjukkan bahwa kehadiran Polri bukan hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga dalam membangun kedekatan dan kebersamaan.
Aksi sederhana ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat nelayan, sekaligus menghadirkan suasana Ramadan yang penuh kebersamaan dan kepedulian. Melalui langkah-langkah humanis seperti ini, nilai solidaritas dan empati terus ditumbuhkan demi terciptanya lingkungan yang harmonis.
Berbagi di Laut, Ditpolairud Polda Sulut Hadir untuk Nelayan di Selat Lembeh
Semangat berbagi di bulan Ramadan tidak hanya terasa di daratan, tetapi juga menjangkau wilayah perairan. Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan berbagi takjil kepada para nelayan yang sedang melaut di sekitar Selat Lembeh.
Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kepada masyarakat pesisir yang tetap beraktivitas mencari nafkah di tengah menjalankan ibadah puasa.
Dengan mendatangi langsung para nelayan di perairan, personel Ditpolairud menunjukkan bahwa kehadiran Polri bukan hanya dalam aspek pengamanan, tetapi juga dalam membangun kedekatan dan kebersamaan.
Aksi sederhana ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat nelayan, sekaligus menghadirkan suasana Ramadan yang penuh kebersamaan dan kepedulian. Melalui langkah-langkah humanis seperti ini, nilai solidaritas dan empati terus ditumbuhkan demi terciptanya lingkungan yang harmonis.
Seperti Buah Simalakama, Polri Menjaga Keseimbangan di Tengah Sorotan
Satuan Polisi Lalu Lintas (Foto: Polri)
RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan reputasi kepolisian dan opini publik. Ia menilai persepsi negatif masa lalu masih memengaruhi cara masyarakat melihat setiap insiden.
Menurutnya, kondisi ini menjadi buah simalakama bagi institusi kepolisian. Polisi dituntut tegas, namun berisiko dituding melanggar saat terjadi insiden.
Peter menegaskan, negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan emosi kolektif. Proses hukum harus bertumpu pada fakta dan pembuktian objektif.
Ia mengingatkan, bahaya pergeseran asas praduga tak bersalah terhadap aparat. Jika insiden langsung diasumsikan penganiayaan, aparat bisa ragu bertindak.
Keraguan aparat dapat melemahkan ketertiban umum di masyarakat. Kelompok pelanggar hukum berpotensi merasa semakin berani.
“Sebaliknya, jika tindakan aparat selalu dibenarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci,” ujar Peter.
Ia juga menyoroti peran pers dalam membentuk persepsi publik. Media tidak boleh menghakimi sebelum proses hukum selesai.
Namun, media tetap harus kritis terhadap dugaan pelanggaran aparat. Pers tidak boleh menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.
Menurutnya, opini publik harus dibangun di atas informasi utuh. Asumsi dan potongan video tidak boleh menggiring kesimpulan.
Di sisi lain, kepolisian juga memikul tanggung jawab besar. Perbaikan reputasi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan transparan.
“Transparansi investigasi dan evaluasi internal perlu dilakukan konsisten. Sanksi tegas harus diberikan jika anggota terbukti bersalah,” ujarnya.
Perlindungan juga penting bagi anggota yang bertindak sesuai prosedur. Objektivitas diperlukan agar hukum tidak digantikan persepsi.
Seperti Buah Simalakama, Polri Menjaga Keseimbangan di Tengah Sorotan
Satuan Polisi Lalu Lintas (Foto: Polri)
RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan reputasi kepolisian dan opini publik. Ia menilai persepsi negatif masa lalu masih memengaruhi cara masyarakat melihat setiap insiden.
Menurutnya, kondisi ini menjadi buah simalakama bagi institusi kepolisian. Polisi dituntut tegas, namun berisiko dituding melanggar saat terjadi insiden.
Peter menegaskan, negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan emosi kolektif. Proses hukum harus bertumpu pada fakta dan pembuktian objektif.
Ia mengingatkan, bahaya pergeseran asas praduga tak bersalah terhadap aparat. Jika insiden langsung diasumsikan penganiayaan, aparat bisa ragu bertindak.
Keraguan aparat dapat melemahkan ketertiban umum di masyarakat. Kelompok pelanggar hukum berpotensi merasa semakin berani.
“Sebaliknya, jika tindakan aparat selalu dibenarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci,” ujar Peter.
Ia juga menyoroti peran pers dalam membentuk persepsi publik. Media tidak boleh menghakimi sebelum proses hukum selesai.
Namun, media tetap harus kritis terhadap dugaan pelanggaran aparat. Pers tidak boleh menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.
Menurutnya, opini publik harus dibangun di atas informasi utuh. Asumsi dan potongan video tidak boleh menggiring kesimpulan.
Di sisi lain, kepolisian juga memikul tanggung jawab besar. Perbaikan reputasi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan transparan.
“Transparansi investigasi dan evaluasi internal perlu dilakukan konsisten. Sanksi tegas harus diberikan jika anggota terbukti bersalah,” ujarnya.
Perlindungan juga penting bagi anggota yang bertindak sesuai prosedur. Objektivitas diperlukan agar hukum tidak digantikan persepsi.
Seperti Buah Simalakama, Polri Menjaga Keseimbangan di Tengah Sorotan
Satuan Polisi Lalu Lintas (Foto: Polri)
RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan reputasi kepolisian dan opini publik. Ia menilai persepsi negatif masa lalu masih memengaruhi cara masyarakat melihat setiap insiden.
Menurutnya, kondisi ini menjadi buah simalakama bagi institusi kepolisian. Polisi dituntut tegas, namun berisiko dituding melanggar saat terjadi insiden.
Peter menegaskan, negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan emosi kolektif. Proses hukum harus bertumpu pada fakta dan pembuktian objektif.
Ia mengingatkan, bahaya pergeseran asas praduga tak bersalah terhadap aparat. Jika insiden langsung diasumsikan penganiayaan, aparat bisa ragu bertindak.
Keraguan aparat dapat melemahkan ketertiban umum di masyarakat. Kelompok pelanggar hukum berpotensi merasa semakin berani.
“Sebaliknya, jika tindakan aparat selalu dibenarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci,” ujar Peter.
Ia juga menyoroti peran pers dalam membentuk persepsi publik. Media tidak boleh menghakimi sebelum proses hukum selesai.
Namun, media tetap harus kritis terhadap dugaan pelanggaran aparat. Pers tidak boleh menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.
Menurutnya, opini publik harus dibangun di atas informasi utuh. Asumsi dan potongan video tidak boleh menggiring kesimpulan.
Di sisi lain, kepolisian juga memikul tanggung jawab besar. Perbaikan reputasi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan transparan.
“Transparansi investigasi dan evaluasi internal perlu dilakukan konsisten. Sanksi tegas harus diberikan jika anggota terbukti bersalah,” ujarnya.
Perlindungan juga penting bagi anggota yang bertindak sesuai prosedur. Objektivitas diperlukan agar hukum tidak digantikan persepsi.
Seperti Buah Simalakama, Polri Menjaga Keseimbangan di Tengah Sorotan
Satuan Polisi Lalu Lintas (Foto: Polri)
RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan reputasi kepolisian dan opini publik. Ia menilai persepsi negatif masa lalu masih memengaruhi cara masyarakat melihat setiap insiden.
Menurutnya, kondisi ini menjadi buah simalakama bagi institusi kepolisian. Polisi dituntut tegas, namun berisiko dituding melanggar saat terjadi insiden.
Peter menegaskan, negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan emosi kolektif. Proses hukum harus bertumpu pada fakta dan pembuktian objektif.
Ia mengingatkan, bahaya pergeseran asas praduga tak bersalah terhadap aparat. Jika insiden langsung diasumsikan penganiayaan, aparat bisa ragu bertindak.
Keraguan aparat dapat melemahkan ketertiban umum di masyarakat. Kelompok pelanggar hukum berpotensi merasa semakin berani.
“Sebaliknya, jika tindakan aparat selalu dibenarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci,” ujar Peter.
Ia juga menyoroti peran pers dalam membentuk persepsi publik. Media tidak boleh menghakimi sebelum proses hukum selesai.
Namun, media tetap harus kritis terhadap dugaan pelanggaran aparat. Pers tidak boleh menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.
Menurutnya, opini publik harus dibangun di atas informasi utuh. Asumsi dan potongan video tidak boleh menggiring kesimpulan.
Di sisi lain, kepolisian juga memikul tanggung jawab besar. Perbaikan reputasi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan transparan.
“Transparansi investigasi dan evaluasi internal perlu dilakukan konsisten. Sanksi tegas harus diberikan jika anggota terbukti bersalah,” ujarnya.
Perlindungan juga penting bagi anggota yang bertindak sesuai prosedur. Objektivitas diperlukan agar hukum tidak digantikan persepsi.
Seperti Buah Simalakama, Polri Menjaga Keseimbangan di Tengah Sorotan
Satuan Polisi Lalu Lintas (Foto: Polri)
RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Dewan Pakar Partai NasDem, Peter F. Gontha, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan reputasi kepolisian dan opini publik. Ia menilai persepsi negatif masa lalu masih memengaruhi cara masyarakat melihat setiap insiden.
Menurutnya, kondisi ini menjadi buah simalakama bagi institusi kepolisian. Polisi dituntut tegas, namun berisiko dituding melanggar saat terjadi insiden.
Peter menegaskan, negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan emosi kolektif. Proses hukum harus bertumpu pada fakta dan pembuktian objektif.
Ia mengingatkan, bahaya pergeseran asas praduga tak bersalah terhadap aparat. Jika insiden langsung diasumsikan penganiayaan, aparat bisa ragu bertindak.
Keraguan aparat dapat melemahkan ketertiban umum di masyarakat. Kelompok pelanggar hukum berpotensi merasa semakin berani.
“Sebaliknya, jika tindakan aparat selalu dibenarkan, kepercayaan publik akan runtuh. Karena itu, keseimbangan menjadi kunci,” ujar Peter.
Ia juga menyoroti peran pers dalam membentuk persepsi publik. Media tidak boleh menghakimi sebelum proses hukum selesai.
Namun, media tetap harus kritis terhadap dugaan pelanggaran aparat. Pers tidak boleh menjadi corong pembenaran tanpa verifikasi.
Menurutnya, opini publik harus dibangun di atas informasi utuh. Asumsi dan potongan video tidak boleh menggiring kesimpulan.
Di sisi lain, kepolisian juga memikul tanggung jawab besar. Perbaikan reputasi harus diwujudkan melalui langkah konkret dan transparan.
“Transparansi investigasi dan evaluasi internal perlu dilakukan konsisten. Sanksi tegas harus diberikan jika anggota terbukti bersalah,” ujarnya.
Perlindungan juga penting bagi anggota yang bertindak sesuai prosedur. Objektivitas diperlukan agar hukum tidak digantikan persepsi.
Kolaborasi TNI-Polri-Warga Jakarta bersih-bersih Waduk Cincin Papanggo; Pangdam dan Kapolda Turun Langsung.
Jakarta — Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan unsur masyarakat menggelar aksi bersih-bersih serentak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan bertajuk Jaga Jakarta tersebut menyasar pembersihan jalan lingkungan, saluran air, hingga fasilitas umum sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebanyak 1.150 personel melaksanakan kegiatan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu, 4.431 personel lainnya juga melaksanakan kegiatan serentak di kota dan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total sebanyak 5.581 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut.
Selain kerja bakti, kegiatan juga dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon sebagau bagian dari upaya penghijauan serta penguatan lingkungan kualitas lingkungan di sekitar waduk. Sebanyak 90 pohon dengan jenis flamboyan, mahoni, tabebuya, dan spathodea.
Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya turut hadir dan turun langsung meninjau kerja bakti bersama warga. Keduanya memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan kegiatan bersih-bersih tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain di Papanggo, kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, Timur, Selatan, serta Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Hari ini secara serentak seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Depok, melaksanakan kegiatan kerja bakti sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Kapolda.
Ia menjelaskan, pada tingkat provinsi kegiatan dikoordinasikan oleh Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta. Sementara di tingkat kota dan kabupaten, pelaksanaan dilakukan oleh jajaran Kodim, Polres, serta pemerintah daerah setempat.
Kapolda menambahkan, kegiatan bersih-bersih akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan direncanakan menjadi agenda rutin. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan wilayah yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana seperti banjir.
“Kami ingin menggelorakan kegiatan ini bersama seluruh elemen masyarakat. Jika lingkungan bersih, potensi bencana dapat diminimalkan dan aktivitas warga tidak terganggu,” katanya.
TNI-Polri bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya preventif dan pelayanan publik, sekaligus mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan dan saling peduli terhadap kondisi sekitar.
Kolaborasi TNI-Polri-Warga Jakarta bersih-bersih Waduk Cincin Papanggo; Pangdam dan Kapolda Turun Langsung.
Jakarta — Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI Jakarta, dan unsur masyarakat menggelar aksi bersih-bersih serentak di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (8/2/2026).
Kegiatan bertajuk Jaga Jakarta tersebut menyasar pembersihan jalan lingkungan, saluran air, hingga fasilitas umum sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sebanyak 1.150 personel melaksanakan kegiatan di Waduk Cincin, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara itu, 4.431 personel lainnya juga melaksanakan kegiatan serentak di kota dan kabupaten dalam wilayah hukum Polda Metro Jaya. Total sebanyak 5.581 personel gabungan dikerahkan dalam kegiatan tersebut.
Selain kerja bakti, kegiatan juga dirangkaikan dengan kegiatan penanaman pohon sebagau bagian dari upaya penghijauan serta penguatan lingkungan kualitas lingkungan di sekitar waduk. Sebanyak 90 pohon dengan jenis flamboyan, mahoni, tabebuya, dan spathodea.
Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya turut hadir dan turun langsung meninjau kerja bakti bersama warga. Keduanya memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri menyampaikan kegiatan bersih-bersih tersebut dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Selain di Papanggo, kegiatan serupa juga dilakukan di wilayah Jakarta Pusat, Timur, Selatan, serta Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
“Hari ini secara serentak seluruh wilayah DKI Jakarta, termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Depok, melaksanakan kegiatan kerja bakti sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia,” ujar Kapolda.
Ia menjelaskan, pada tingkat provinsi kegiatan dikoordinasikan oleh Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, dan Pemprov DKI Jakarta. Sementara di tingkat kota dan kabupaten, pelaksanaan dilakukan oleh jajaran Kodim, Polres, serta pemerintah daerah setempat.
Kapolda menambahkan, kegiatan bersih-bersih akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan direncanakan menjadi agenda rutin. Menurutnya, kebersihan lingkungan menjadi faktor penting dalam menciptakan wilayah yang aman, sehat, dan nyaman, sekaligus sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bencana seperti banjir.
“Kami ingin menggelorakan kegiatan ini bersama seluruh elemen masyarakat. Jika lingkungan bersih, potensi bencana dapat diminimalkan dan aktivitas warga tidak terganggu,” katanya.
TNI-Polri bersama Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus melaksanakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya preventif dan pelayanan publik, sekaligus mengajak masyarakat aktif menjaga kebersihan lingkungan dan saling peduli terhadap kondisi sekitar.
